ANALISIS PILKADA DKI JAKARTA

ANALISIS PILKADA DKI JAKARTA

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Di Indonesia , saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

1.      Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi

2.      Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten

3.      Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Untuk pertama kalinya Indonesia akan menggelar hajat demokrasi lokal lima tahunan sekali secara bersamaan di penghujung tahun 2015.Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, wajib diselenggarakan pada Desember 2015 untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir mulai Januari 2015 hingga Juni 2016.Kemunculan wacana untuk menggelar pilkada serentak pertama kali dimaksudkan untuk menciptakan efektivitas, khususnya dari segi finansial dan waktu. Dalam UU tersebut dijelaskan pelaksanaan pemungutan suara pilkada dilakukan serentak untuk beberapa daerah selama enam gelombang, yakni tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, sebelum akhirnya pilkada serentak secara nasional bersamaan digelar pada 2027. Selama ini, pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung berserakan. Dalam satu bulan, sebuah daerah bisa menggelar tiga kali pelaksanaan pilkada, yakni pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan pemilihan wali kota. Oleh karena itu, Pemerintah bersama dengan DPR berupaya untuk membuat sebuah sistem pilkada yang efektif dan efisien yakni dengan menyelenggarakan pilkada serentak. Namun, sisa waktu yang singkat sejak UU tersebut disahkan hingga ketentuan waktu pelaksanaannya menyebabkan pihak terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum, "pontang-panting" dalam mempersiapkan regulasinya. Terkait persiapan peraturan tentang pilkada, KPU pun baru menyelesaikan kewajibannya dalam menyusun peraturan tersebut di saat tahapan pilkada sudah dimulai.

Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak dimulai pada 17 April lalu yang ditandai dengan tahapan pembentukan panitia penyelenggara adhoc di tingkat kelurahan dan kecamatan, yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tata cara pengisian formulir penghitungan suara di TPS Pilkada Serentak 2015 dimulai dengan mengisi formulir oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Di antaranya formulir model C-KWK, C1-KWK, C1-KWK lampiran, dan lainnya. KPPS wajib mengisi waktu pemungutan suara. Kemudian tempat pencoblosan, serta jumlah pemilih terdaftar sesuai DPT. Selanjutnya, pemilih dikategorikan menjadi pemilih perempuan dan laki-laki. Pemilih pindahan juga wajib diisi dalam formulir tersebut.

 Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron mengatakan relawan para calon Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2017 harus terdaftar sebagai tim kampanye. Menurut Daniel, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. "Termasuk masa kampanye, pelaksana kampanye, dan lain sebagainya. Subyek hukumnya jelas di situ. Aturan tersebut berlaku saat tahapan pilkada sudah dimulai. Hari ini kan tahapan pemilihan umum belum ada, sehingga belum ada peserta pemilunya," ujar Daniel saat dihubungi, Rabu, 27 April 2016. Jika sudah memasuki tahapan pemilu, menurut Daniel, tim kampanye juga diwajibkan menyerahkan rekening khusus dana kampanye. Hal itu tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye. "Ketika ditetapkan sebagai calon, dia harus mengumumkan saldo dan lain halnya di dalam itu," katanya. Senada dengan Daniel, Komisioner KPU Ferry Kurnia juga mengatakan bakal pasangan calon harus melaporkan saldo awal dana kampanyenya ketika mendaftar. Mereka juga diwajibkan menyerahkan laporan awal, laporan penerimaan, serta laporan pengeluaran dana kampanye. "Nanti diaudit oleh kantor akuntan publik independen," ujarnya.

Menurut Daniel, sumbangan yang diberikan masyarakat bagi calon-calon kepala daerah harus tercatat dan dilaporkan kepada KPU apabila sudah memasuki tahapan pemilu. "Aktivitas yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kampanye kan ada. Bahkan penggalian dukungan, pendanaan, juga masuk dalam pendanaan kampanye," katanya.

Daniel berharap, para relawan harus pandai mengelola aktivitas politiknya agar tidak sampai melabrak rambu-rambu pilkada. "Ketika ada penipuan, penggunaan fasilitas negara, berlaku hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada," ujarnya.Bawaslu, kata Daniel, akan siap memproses masyarakat yang merasa dirugikan kemudian melaporkan adanya pelanggaran salah satu pasangan calon. "Kami akan periksa apakah ada pelanggaran hukum. Jika ada, kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait," katanya.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil alias Emil. Nama tiga tokoh publik ini berkibar lantaran gebrakan-gebrakannya, yang kadang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Cyrus Network, lembaga survei, membuat sebuah penelitian apabila Ahok, Risma, dan Ridwan bertarung dalam ajang pemilihan kepala daerah Jakarta 2017.

Siapa yang dipilih publik?Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto mengungkapkan hasil survei lembaganya. Ketika Ahok dihadapkan dengan Emil, 42 persen responden memilih mendukung Ahok, sementara Emil yang mendapat dukungan 38 persen. Hasilnya tak jauh beda bila Ahok dibandingkan dengan Risma. Mantan Bupati Belitung Timur itu menmperoleh dukungan 42 persen, sedangkan Risma didukung 37 persen responden."Jika Ahok ingin melanjutkan kepemimpinannya untuk periode berikutnya, dia harus bisa segera memperbaiki kinerjanya," ujar Afid--sapaan Dafid Afianto--di D’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Mei 2015.Afid menjelaskan, berdasarkan hasil survei opini lembaganya, 20,7 persen responden menyatakan tidak puas dengan pembangunan jalan di Ibu Kota. Sedangkan 23,1 persen responden menyatakan tak puas dengan cara Ahok mengelola fasilitas Transjakarta. Afid menambahkan, kinerja Ahok dalam hal pembangunan jalan dan pelayanan fasilitas bus Transjakarta menjadi sorotan masyarakat.

Namun Ahok dianggap unggul dalam program pengerukan dan normalisasi saluran air. Berdasarkan data lembaganya, ucap Afid, 48,9 persen responden merasa puas dengan kinerja Ahok di sektor itu. Selain itu, Ahok mendapat apresiasi dari responden karena melakukan perubahan dalam hal pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan di kelurahan dan kecamatan. "Hampir 52,3 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Ahok dalam merombak masalah kependudukan dan perizinan," tuturnya.Peneliti dari Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J. Vermonte, mengatakan kepuasan atas perbaikan masalah perizinan karena Ahok dinilai fokus memperbaiki kinerja bawahannya. "Ahok lebih fokus pada kinerja birokrat, dan dia hantam birokrat yang tak beres," ucapnya.Namun, dalam program tata kota, nilai Ahok kurang. Philips berujar, jika mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur DKI 2017, Risma bakal menjadi pesaing utama Ahok. "Risma memiliki keunggulan dalam tata kelola kota," katanya.Adapun Cyrus Network menyelenggarakan survei opini publik ini pada 23-27 April 2015. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak seribu dengan proporsi responden laki-laki dan perempuan sebesar 50 : 50 persen. Metode survei yang dipakai ialah wawancara atau tatap muka, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan tingkat kesalahan sekitar 3,1 persen.Pengamat Politik, Rahmat Soleh menilai Pilkada DKI Jakarta masih terhitung lama, namun sudah banyak bakal calon gubernur yang bermunculan mendeklarasikan diri untuk maju bertarung menuju DKI 1. Ia berpesan dalam hal ini perlu di telaah lebih dalam bahwa dalam pertarungan Pilkada IBU KOTA selalu menyajikan pertarungan yang menarik namun dari sekian bakal calon perlu dianalisis lebih dalam tentang siapa yang akan memiliki action opportunity untuk benar-benar maju dan mendapat dukungan warga Jakarta.Untuk mengetahui action opportunity, kita dapat melihatnya dari dua hal.

Pertama, melihat hasil perolehan suara partai politik di DKI Jakarta saat Pemilu Legislatif 2014,Kedua Figur Candidate yang mendapatkan dukungan dari rakyat Jakarta.

Rahmat menjelaskan, Kalo kita lihat yang mendapatkan suara terbanyak di Jakarta pada Pileg 2014, PDIP, Gerindra, PKS. Sedangkan suara Golkar dan Demokrat yang mendapatkan suara signifikan di tingkat nasional namun tidak sukses mendapatkan suara di ibu kota.Berikut gambaran perolehan suara partai politik di DKI Jakarta pada Pemilu 2014;

Ø  PDI-P 27,67%, Gerindra 14,17%, PKS 9,34%, PPP 8,96%, Golkar 8,45%, Hanura 7,39%, Demokrat 7,31%,Nasdem 5,23%, PKB 5,46%, PAN 3,81%, PKPI 1,42% PBB 0,78%.

“Dari perolehan suara tersebut, kita dapat memetakan secara kasar partai mana saja yang memiliki action opportunity untuk memajukan calonnya.”ujar Rahmat di jakarta, kamis(17/03/2016).

Sambung Rahmat, Kemungkinan besar, PDIP, Gerindra, dan PKS akan memajukan tokohnya masing-masing dalam Pilkada kali ini. Ketiga partai ini berani memajukan calon di karenakan memiliki suara yang cukup besar dan tokoh yang layak di majukan.

Sementara, posisi tiga besar ke bawah yang kemungkinan besar akan memajukan calonnya adalah Golkar dan Demorkat. Karena kedua partai ini juga memiliki tokoh yang cukup untuk dimajukan menjadi gubernur. Partai yang tersisa akan sulit memajukan calon di karenakan suara yang tidak signifikan dan tidak memiliki tokoh kuat untuk dimajukan.Ia menjelaskan, Jika kita lihat data-data di atas dalam waktu sekarang, secara kasar kita dapat mempetakan koalisi yang akan terbentuk menjelang Pilkada DKI Jakarta mendatang. Berikut table pemetaan koalisi menjelang pilkada mendatang atau terjadi pilkada hari ini:

·         Koalisi 1: PDIP, Nasdem, Hanura, PKPI

·         Koalisi 2: PKS, Gerindra, PPP, PKB, PAN, PBB

·         Koalisi 3: Golkar, Demokrat

Akan terjadi pembelahan ideologi dalam koalisi ini, yakni nasionalis di koalisi 1 dan 3, dan Islam plus satu nasionalis di koalisi 2. Pembelahan ideologi ini juga akan menciptakan party ID dan menjadi hal penting untuk mendapatkan dukungan kultural dari masing-masing konsituen.(ID)

Pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bisa menang dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 mendatang tanpa partai atau jalur independen."Semua orang berpotensi memilih lagi Agok," ujar Ray di kantor PARA Cyndicate, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2015).Ray mengatakan alasan publik DKI memilih kembali Ahok lantaran reputasi kinerja yang tergolong bersih, juga popularitas yang baik.Melihat kondisi tersebut, Ray menilai agak sulit jika partai politik hanya mengusung calon Gubernur DKI tanpa persiapan yang matang."Artinya kalau partai tidak siapkan figur kuat lawan Ahok, enggak bisa itu. Partai harus pastikan ada persaingan yang fair dalam suatu pemilu. Itu juga bagian tugas partai," ucap Ray.

DAFTAR PUSTAKA :

https://id.wikipedia.org   

http://megapolitan.kompas.com   

http://www.radarkotanews.com

http://www.tribunnews.com/metropolitan  

http://m.tempo.com  

https://www.coursehero.com   

https://nasional.tempo.com   

 http://news.okezone.com